keputusan mk. Permohonan Pemohon berkenaan dengan Pasal 96 ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) tidak. keputusan mk

HH-12. Para kader partai pun kebanyakan memilih sistem proposional terbuka karena berkaitan dengan asas pemilu yaitu "LUBER JURDIL". Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas. 35/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi. Jika dicermati secara mendalam dari perspektif konstitusi, sesungguhnya tak ada satu norma. 81-82) tentang Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi. Ahli Hukum Tata Negara Denny Indrayana bersyukur atas putusan itu. Baca juga: Kedudukan Hakim MK Jangan Jadi Posisi Tawar dalam Memutus Permohonan "Tapi tentunya bukan keputusan terburu-buru ya," imbuhnya. com, Kamis (25/11). Ispahan menyebut Kemendagri akan mengikuti keputusan MK. Gulfino Guevarrato, seorang sipil berusia 33 tahun berlatar swasta, melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait usia pemimpin negara yakni calon presiden (capres) dan calon wakil presiden. Johanis menjelaskan, sesuai. Sebab, dengan adanya upaya hukum lainnya, dikhawatirkan akan menyebabkan benturan. undang atau keputusan presiden” bertentangan dengan Pasal 11 Ayat (2) dan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (GARUDA) (bukti P – 11) serta Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 17-12-2018 (tujuh belas Desember duaribu delapan belas) Nomor: M. Menurut Benny kewenangan tersebut ada di tangan pembuat undang-undang. Menurut MK, ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 memberikan suatu koridor bagi pelaksanaan perkawinan bahwa agar perkawinan sah maka perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. com - Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 kemungkinan akan tetap berlangsung dengan format lima kotak suara. Jantung koroner penyebab kematian tertinggi kedua di Malaysia di 2021. penghasilan yang berlaku untuk tanggal 27 september 2023. "Jadi menjawab dengan fenomena putusan ya, kalau itu jawabnya Innalilahi wainnailaihi rojiun. Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan agar sistem pemilihan umum diubah menjadi proporsional tertutup. Terkait keputusan yang bersyarat, MK dalam putusannya dapat menyatakan suatu ketentuan dalam UU sebagai konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) atau inkonstitusional bersyarat. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengucapan putusan pengujian materiil Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Kamis (07/07) di Ruang Sidang MK. 13/PUU-XVI/2018 dapat diakses melalui laman Gugatan uji material dilakukan oleh beberapa kelompok madani dan para petambak garam tradisional seperti. Nomor 242/PAN. com - Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 kemungkinan akan tetap berlangsung dengan format lima kotak suara. berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 17/PAN. Penyataan ini disampaikan Toto tekait dengan uji materi UU terkait dengan sistem pemilu legislatif. Hum. JAKARTA, KOMPAS. 10/2023 tentang nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak . Di mana tidak hanya. Ni’matul Huda, S. Alasannya karena sudah banyak diterbitkan aturan pelaksanaan dan telah pula. Hasil dari proses tersebut, Muhidin, yang sebelumnya menjabat sebagai Panitera Muda I, terpilih menjadi Panitera MK. 1 - Kota Tegal. Kabar ini sontak membuat kalang kabut sejumlah pihak, lantaran MK disebut belum. TRIBUNJOGJA. Meski demikian, keputusan MK meminta pemerintah perbaiki UU Cipta Kerja dinilai tidak akan menganggu kepercayaan investor kepada. oleh Musri Nauli, Direktur Eksekutif Walhi Jambi di 25 May 2015. Dalam Putusan MK No. Putusan soal gugatan UU Ciptaker oleh Partai Buruh ke MK bakal diumumkan pada Senin (2/10/2023) pukul 13. Jika hanya berhadapan dengan Partai Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono, menurutnya, MK bisa saja berani ambil keputusan sistem pemilu menggunakan proporsional tertutup. Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) menyelenggarakan webinar bertajuk “Eksaminasi Publik Putusan MK Atas UU KPK” pada Sabtu (31/7) secara virtual. Tanpa dua hal tersebut keputusan MK sering diabaikan. Kontroversi Putusan MK Soal Batas Usia Pernikahan. 114/PPU/XX/2022 yang menyoal Pasal 168 ayat (2) tentang Sistem Pemilu, ditolak untuk seluruhnya. Advertisement. Yang dimaksud dengan permohonan tidak dapat diterima/dikabulkan apabila permohonan tidak memenuhi syarat-syarat formil. com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa partainya siap menjalankan apapun sistem pemilu pada. Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang disiarkan secara daring, Selasa (4/5/2021). ”. Dia mengharapkan, perpanjangan tersebut akan membuat kinerja KPK dalam memberantas korupsi kian efektif. : Putusah Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dalam perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. MK mengubah Pasal tersebut menjadi berbunyi: “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk sekali masa jabatan,” kata Anwar Usman. Hal ini tergambar dari latar belakang diajukannya permohonan pengujian UU Fidusia oleh. PSHK: Institusional Disaster Jika MK Kabulkan Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres . Pada pasal ini yang berbunyi, Pasal 61: (1Ketua MK Anwar Usman saat mengajukan pertanyaan kepada Pihak Terkait pada sidang lanjutan uji Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Sistem Proporsional terbuka,. keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor 48/km. com - Mahkamah Konstitusi ( MK) memutuskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat. Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Menentukan Arah. "Soal sudah putus atau belum, KPU percayanya nanti pada saat keputusan MK dibacakan. Ketua Umum Gapmmi Adhi S. Hal ini disampaikan MK dalam putusan perkara nomor 15/PUU-XXI/2023 terkait ketentuan masa jabatan kepala desa yang diatur dalam. "Seluruh gubernur, bupati, walikoya di wilayah. Pemerintah, kata Pratikno, masih akan mempelajari soal amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Dedolarisasi, BI Perluas Penggunaan Yuan dengan Tiongkok. Dirinya mengaku tidak mau mendahului keoutusan MK, namun menurutnya apabila keputusannya menjadi proporsional tertutup maka hal itu adalah. Setidaknya tidak kurang dari 11 permohonan pengujian telah dibacakan putusannya oleh MK. Jenis-jenis putusan MK itu tercantum dalam Pasal 56 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Beberapa pihak mengecam dan mengaku kecewa akan keputusan ini. Tugas MK Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi ( MK ) – Mahkamah konstitusi pada dasarnya memang perlu untuk dibentuk karena bangsa kita telah melakukan perubahan-perubahan yang mendasar atas dasar UUD 1945. "Saya kira keputusan MK itu kan final and binding, jadi itu sudah menjadi ketentuan. 49/PAN. Ketua MK Anwar. Sebagai benteng terakhir penjaga Konstitusi, MK telah mendengarkan aspirasi rakyat dan menyelamatkan demokrasi," kata Juru Bicara PKS. Dalam pokok permohonan. CO, Jakarta - Putusan Mahkamah Konstitusi atau MK disebut bakal menyetujui gugatan uji materi (judicial review) terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau lebih spesifik mengenai sistem proporsional tertutup mendadak riuh dan menjadi sorotan sejumlah parpol. Judicial review hadir sebagai konsekuensi. Begini Respons Mahfud Soal. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Sekarang tantangannya adalah bagaimana kreativitas kampus. 2 Mei - Agustus 2019 hanya semata-mata berpegang kepada prinsip perundang. Gugatan yang teregistrasi dengan nomor 114/PPU/XX/2022 itu menyoal sejumlah ketentuan, di antaranya Pasal 168 ayat (2) tentang sistem pemilu. KPAI Sesalkan Keputusan MK Izinkan Kampanye di Tempat Pendidikan. Berita selengkapnya >>> Klik di sini [Gambas:Video CNBC] Artikel Selanjutnya Mahfud MD: PN Jakarta Pusat Membuat Sensasi yang Berlebihan! (miq/miq) TAG: mahfud md pemilu mahkamah konstitusi. Baca juga: Gaji Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Selanjutnya, sebagaimana dalam Pasal 24C ayat (4) UUD NRI 1945, para hakim konstitusi memilih ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi. Sebelum sampai pada keputusan Manahan membacakan pandangan MK terhadap prasyarat penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang seperti yang dilayangkan Presiden kepada DPR. Keputusan MK itu menolak permohonan uji materiil Pasal 168 ayat (2) UU Pemilu terkait sistem proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup sebagaimana diajukan pemohon. Dengan keputusan yang solutif, bukan menciptakan masalah,” ujarnya. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. ekonomi - 26 September 2023, 23:56 . "Tapi tentunya hakim yang bijaksana, tidak mungkin kita memutus secara gegabah tanpa melihat konstrain waktu yang sudah injury time," kata Arief. Namun MA belum melansir. 2. idKami meminta Mahkamah Konstitusi untuk tetap konsisten dengan keputusan MK nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada tanggal 23 Desember 2008 dengan mempertahankan pasal 168 ayat 2 undang-undang Nomor 7 Tahun. 2. MK menilai Guntur berterus terang selama sidang dan kesatria mengakui perbuatannya. MK/2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 109/PUU-XVIII/2020 pada hari Rabu, 25 November 2020, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah. Rabu, 29 Maret 2023 13:37 WIB. Implikasi Putusan MK No. Pasal tersebut mengatur tentang usia. Kemlu hargai keputusan Malaysia larang peredaran komik yang hina PMI. MAHKAMAH Konstitusi (MK) dalam menyelenggarakan peradilan menggunakan hukum acara umum dan hukum acara khusus sesuai dengan karakteristik masing-masing perkara yang menjadi kewenangannya. 30 WIB, dirangkaikan dengan lima putusan perkara lain. Artinya, keputusan itu tidak menyangkut sisi materi perundang-undangan. Dalam amar putusan, MK menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 15 WIB. 29 September 2023 21:13. Menurut MK, apa pun pilihan sistem pemilunya, seluruh parpol diharuskan memiliki ideologi yang sejalan dengan pancasila dan UUD 1945. Implementasi Keputusan MK Perppu Cipta Kerja tak Melanggar Konstitusi . 3. MAHKAMAH konstitusi (MK) telah selesai melakukan pemeriksaan uji materiIl mengenai sistem proporsional terbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 168 UU No. Dalam amar putusan, MK menyatakan yang bisa menguji aturan tersebut adalah partai politik atau gabungan partai politik. Yang benar, MK mengubah norma masa jabatan pimpinan KPK dari empat tahun menjadi lima tahun mulai periode 2023-2028. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. AH. CO, Jakarta - Warganet tengah memberikan perhatian terhadap isu bahwa Pemilu 2024 diputuskan Mahkamah Konstitusi secara proporsional tertutup. "Dasarnya Anda tidak komitmen. Selain itu, sebagaimana diatur dalam UU MK, mulai dari UU 24/2003 sampai dengan UU 7/2020, pemberhentian hakim konstitusi ditetapkan dengan keputusan presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi. 012/4683/95 tahun 1978 tentang Pembatasan Kegiatan Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000. Denny Indrayana (Wilda/detikcom) Jakarta -. Selain itu, MK pun memerintahkan Pemerintah untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Denny menyebut, dirinya mendapatkan informasi kalau MK bakal memutuskan gugatan Nomor 114/PPU/XX/2022 terkait sistem pemilu dengan putusan proporsional tertutup. Dalam Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang. AH. 91/PUU-XVIII/2020 yang dibacakan pada Kamis 25 November 2021, telah menyatakan bahwa UU No. PPP Berharap MK Putuskan Pemilu Terbuka, Sudah Siapkan Strategi Pemilu Tertutup Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjadi salah satu partai yang menolak sistem pemilu proporsional tertutup. 9-13. adalah keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) yang mengabulkan gugatan uji materi atas Pasal 61 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang mewajibkan mengisi kolom agama di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. com, JAKARTA – Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) meminta pemerintah menunda implementasi kebijakan upah minimum atau UM 2022, menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Nomor Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja. Putusan yang dapat. Selain itu, tugas dan wewenang MK juga diatur dalam Pasal 24C ayat (2) UUD NRI 1945, yakni memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. 18/2019 terhadap Proses Bisnis Lelang. Majelis Kehormatan MK tengah menelisik dugaan pengubahan putusan MK dalam gugatan uji materi Pasal 23 ayat 1 dan 2, serta Pasal 27 A ayat 2 Undang-Undang tentang MK. Berkas Permohonan Nomor 132/PAN. Baca juga: MK: Proporsional Terbuka Lebih Dekat dengan UUD, tapi Sistem Pemilu Tetap Ranah Pembentuk UU. TEMPO. Ketiga, MK menyatakan bahwa lampiran III dan lampiran IV UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Tugas dan wewenang tersebut antara lain: Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. 11. 46/PUU-VIII/2010. 01 Tahun 2020 tentang Pengesahan sebagai Badan Hukum Partai Politik (parpol) serta pencapaian internal tentang persyaratan administrasi. Menurut KPAI, seharusnya kampanye di sekolah tak diizinkan secara total. Untuk itu, menurut putusan MK, agar ada kepastian hukum penghitungan waktu harus ada pemaknaan frasa “tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)”. Bagaimana MK akan mengambil keputusan dalam kasus ini akan mempengaruhi arah demokrasi dan kepemimpinan di Indonesia. Beberapa hari lalu, tepatnya tanggal 22 November 2018, MK memutus uji material mengenai Undang-Undang No. Pengajuan bisa dilakukan melalui dua cara, yakni luring dan daring. INFO NASIONAL - Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan mengapresiasi Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) bertentangan dengan UUD 1945, sehingga dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Baca juga: MK Kabulkan Gugatan Nurul Ghufron, Masa Jabatan Pimpinan KPK Jadi 5 Tahun. Tepatnya setelah Putusan MK No. Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion) dalam putusan ini. Salah satunya adalah putusan. TEMPO. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas. Bisnis. Jakarta -. Bahwa para Pemohon sebagai anggota Legislatif yang berasal dariRM. Keempat hakim tersebut menyatakan UU Cipta Kerja sangat dibutuhkan dalam kondisi saat ini, meskipun memiliki banyak kelemahan dalam sisi legal drafting atau perancangan naskah. com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia ( KPAI) menyesalkan Putusan Mahkamah Konstitusi ( MK) Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang tidak melarang secara total kampanye politik oleh pelaksana, peserta dan tim kampanye di tempat pendidikan, sebagaimana diberlakukan bagi tempat ibadah. Anwar mengatakan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Kendati demikian untuk saat ini Said enggan berandai-andai dengan efek dari keputusan itu. Baca juga: Putusan Uji Materil UU KPK: Penyadapan, Penggeledahan, Penyitaan Tak Perlu. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. PDI Perjuangan menyampaikan pendangannya perihal MK yang memutuskan tetap memakai sistem proporsional terbuka pada Pemilu 2024. Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tahun 2019. tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945. Baca juga: Sanksi Pelanggaran Kampanye Diserahkan ke Penegak Hukum. Karena dari situ lah itu yang benar, karena sekarang wallauhualam kita gak tahu," katanya saat ditemui di Hotel Gran Melia, Jakarta, Senin, 29 Mei 2023. See full list on voaindonesia. Kami di UGM pasti akan memungkinkan itu dikerjakan," kata Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian Masyarakat, dan Alumni UGM Arie Sujito, Kamis, 31 Agustus 2023. Menurut MK Undang Undang Nomor 11 2020 mengenai Omnibus Law cacat secara formil, sehingga MK menyatakan UU Omnibus Law ini inkonstitusionalitas bersyarat. Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan agar sistem pemilihan umum diubah menjadi. Penjelasan : 17 hlm. "Ya biarkan MK memutuskan, itu sesuai dengan konstitusi kita memang kewenangannya ada di Mahkamah Konstitusi. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. 10. 1. Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang disiarkan secara daring, Selasa (4/5/2021). dengan keputusan yang berbeda secara mencolok. com - Mahkamah Konstitusi ( MK) menggelar sidang pleno perkara nomor 114/PUU-XX/2022 terkait uji materi UU Pemilu soal sistem pemilihan legislatif proporsional terbuka, Kamis (26/1/2023), dengan agenda mendengarkan keterangan DPR, Presiden, dan pihak terkait KPU. Alasannya karena MK ingin menjaga independensi KPK hingga masa akhir jabatan tahun depan. Dalam pandangannya, DPR yang. Menu. SHARE. Putusan MK secara juridis turut memastikan pelaksanaan dan kelancaran tahapan Pemilu Serentak 2024, termasuk soal pengisian penjabat kepala daerah, baik yang masa jabatannya berakhir pada 2022 maupun 2023 sebagai konsekuensi dari Pilkada Serentak 2024. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyesalkan putusan MK yang mengabulkan permohonan pengujian Pasal 115 ayat (1). TEMPO. MK tidak harus terburu-buru memutuskan sistem pemilu yang bisa saja merugikan banyak pihak di injury time. 30 Mei 2023. Selasa, 29 Agu 2023 16:05 WIB. Dilansir dari CNN, keputusan ini merupakan jalan tengah yang diambil oleh MK karena 4 dari 9 hakim memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) mengenai UU Cipta Kerja. Nomor 01/SK/JR-MK/IX/2006, bertanggal 23 September 2006; Sebagai ----- Pemohon II; Selanjutnya disebut sebagai ----- Para Pemohon; Telah membaca permohonan para Pemohon; Telah mendengar keterangan para Pemohon; Telah mendengar keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis paraPutusan MK No. 11. 114/PUU-XX/2022 ini tengah ditunggu publik dan akan segera diputuskan pada Kamis, 15 Juni 2023. Sumber ilustrasi: PEXELS. co - Seperti diketahui Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. com - Mahkamah Konstitusi ( MK) mengabulkan sejumlah poin dalam judicial review omnibus law Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020). Tugas dan wewenang MK tertuang dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945. Jakarta - . MK menolak gugatan yang diajukan oleh 15 federasi buruh dalam perkara nomor 40/PUU-XXI/2023. diresmikan dengan Keputusan Presiden. “Tindak lanjut Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut perlu segera dilakukan oleh Pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi pelaksanaan investasi baik domestik maupun asing yang telah berkomitmen untuk melakukan investasi setelah terbitnya UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. , M. Jl. 42. Putusan dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dalam sidang uji formil UU 11/2020 Cipta Kerja yang disiarkan secara daring, Kamis (25/11/2021). Dalam hal ini pemberhentian hakim konstitusi dalam masa jabatannya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan UU MK. com. Foto/SINDOnews. : 1. 00 WIB. Riuh soal putusan MK bakal menyetujui.